Medy P Sargo
333 Kementerian Riset dan Teknologi

Sentra hak kekayaan intelektual (HKI) adalah penamaan yang digunakan untuk sebuah unit pengelolaan hak kekayaan intelektual di perguruan tinggi dan lembaga litbang teknologi. Kata sentra memang didorong untuk menjadi satu-satunya pintu bagi pengelolaan hak kekayaan intelektual, mulai tugas-tugas sosialisasi, pengurusan legalitas perlindungan hukum, hingga komersialisasi kekayaan intelektual.

Dengan demikian, kepentingan suatu lembaga induk, seperti perguruan tinggi atau lembaga litbang yang menaunginya, dalam pengelolaan aset di bidang kekayaan intelektual akan terwakili oleh sentra HKI, sebagai suatu unit yang bertanggung jawab langsung kepada pimpinan instansi induk.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas P3Iptek), mengatur kewajiban perguruan tinggi dan lembaga litbang untuk mengusahakan terbentuknya sebuah sentra HKI. Tujuannya agar mereka dapat mengelola dan mengemas hasil-hasil penelitian, dalam konteks pendayagunaan kekayaan intelektual, hingga memberikan manfaat secara ekonomi termasuk membiayai kembali kegiatan pengembangan lebih lanjut.

Dalam kerangka pendayagunaan kekayaan intelektual tersebut, salah satu pendekatan yang umum ditempuh ialah kegiatan komersialisasi, misalnya melalui kemitraan lisensi teknologi.

Lisensi teknologi merupakan suatu cara pemberdayaan teknologi atas dasar izin penggunaan suatu teknologi tertentu yang diberikan pemilik teknologi kepada pengguna teknologi yang umumnya bertujuan komersial.

Alami mati suri
Hasil kajian Kementerian Riset dan Teknologi sejak 2010 menunjukkan kenyataan adanya kebuntuan pergerakan sentra HKI yang mengarah pada komersialisasi kekayaan intelektual. Hanya beberapa sentra HKI yang mampu berkiprah dalam kegiatan komersialisasi HKI. Namun, jumlah itu masih sangat jauh dari yang diharapkan jika melihat pada jumlah sentra HKI saat ini, yang mencapai 79 buah sejak digagas Kementerian Riset dan Teknologi pada 1999.

Salah satu kendala yang dihadapi beberapa sentra HKI ialah lemahnya kemampuan di bidang manajemen HKI, termasuk kemampuan menyelenggarakan kegiatan komersialisasi secara profesional yang didukung aspek legal.

Padahal, salah satunya tujuan pembentukan sentra HKI ialah menjalankan fungsi komersialisasi HKI. Sentra HKI harus mampu menjadi marketer atau paling tidak sebagai intermediator antara pemilik dan pengguna HKI, meski harus diakui bahwa tingkat kepercayaan dan pengakuan industri terhadap hasil-hasil penelitian domestik masih belum kondusif. Akibatnya, semua itu selalu hadir sebagai kendala dalam pencapaian kesepakatan bisnis.

Cukup memprihatinkan ketika ada kenyataan bahwa pembentukan sentra HKI umumnya dilatarbelakangi peminatan pada kegiatan sosialisasi HKI semata. Memang benar bahwa sosialisasi HKI juga merupakan hal yang sangat penting. Namun, tentu saja hal itu tidak boleh berhenti pada kegiatan sosialisasi saja.

Sentra HKI harus lebih menyiapkan diri sebagai intermediator dalam kegiatan komersialisasi hasil-hasil litbang, atau lebih dikenal dengan istilah TLO (technology licensing office), sebagaimana yang berkembang di Jepang atau di negara industri lainnya.

Adalah fakta bahwa mulai 1999 sampai 2002 banyak sentra HKI didirikan tanpa mempersiapkan diri sebagai marketer di bidang kekayaari intelektual, khususnya yang berbasis teknologi. Pada akhirnya, banyak sentra HKI mengalami mati suri antara 2003 dan 2009 karena ketiadaan dukungan anggaran, walaupun beberapa di antaranya ada yang tetap berjalan perlahan-lahan, seperti sentra HKI BPPT yang dibentuk pada 1997, sentra HKIITB dan IPB yang dibentuk pada 1999, dan sentra HKI LIPI yang didirikan sekitar 2001.

111 Perlu dorongan pemerintah 222
Ada beberapa program insentif yang digelontorkan beberapa instansi pemerintah dan swasta, yang pada dasarnya menitikberatkan pada upaya pencapaian sasaran peningkatan jumlah paten dan rezim HKI lainnya. Di antaranya, program insentif yang diselenggarakan Ke-menterian Riset dan Teknologi seperti program insentif riset, program insentif pembentukan dan penguatan sentra HKI, serta insentif raih HKI. Adapun Kementerian Pendidikan Nasional menyelenggarakan program penghargaan anugerah kekayaan intelektual dan program uber HKI.

Kementerian Hukum dan HAM menyelenggarakan program insentif biaya pendaftaran HKI. Tidak ketinggalan pula, institusi swasta seperti Biro Oktroi Rooseno (BOR) membuka program bantuan dana penelitian. Namun, belum terlihat adanya program yang lebih berorientasi pada penguatan manajemen sentra HKI, hingga mampu mengembangkan fungsi sebagai marketer.

Terkait dengan keikutsertaan Indonesia dalam persetujuan internasional TRIPs (trade related aspect of intellectual property rights) yang merupakan annex dari paket kesepakatan internasional pembentukan World Trade Organization (WTO) pada 1994, Indonesia harus berani mengambil langkah maju untuk meningkatkan kompetisi di era global.

Apalagi itu sejalan dengan program paket Reformasi Birokrasi. Caranya dengan mendorong sentra-sentra HKI di perguruan tinggi negeri dan lembaga litbang teknologi agar bermigrasi ke suatu entitas yang diberi kewenangan fleksibel dalam pengelolaan PNBP, seperti badan layanan umum (BLU), khususnya untuk penerimaan keuangan dari hasil penjualan HKI. (Media Indonesia, 11 Oktober 2011/ humasristek)